Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terbukti memberikan manfaat lebih dari sekadar nutrisi bagi para siswa, ibu hamil, dan balita, juga memberi dampak ekonomi yang signifikan. Dalam tujuh bulan pelaksanaan, program ini langsung menciptakan lapangan kerja bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Jumlah pekerjaan terus meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, angka tersebut meningkat menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir bulan Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan itu. Diperkirakan sekitar IDR 1–2 triliun telah dikeluarkan selama fase awal program (Januari–April), yang kemudian berkembang menjadi IDR 4.4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5.1 triliun pada akhir semester pertama 2025—setara dengan 7.1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program tersebut.
Menurut Fithra Faisal, Penasihat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak signifikan pada ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan meningkat di paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima manfaat yang dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, total penyerapan anggaran diperkirakan akan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk lebih mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan golongan pendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya dipekerjakan per SPPG, setidaknya 30% berasal dari rumah tangga ekonomi yang rentan tersebut.
Fithra melihat hal ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrim.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan komunitas berpendapatan rendah,” demikian kesimpulan dari beliau.
