Demokrasi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Dibandingkan dengan sistem lain, demokrasi adalah sistem yang paling memegang teguh hak dan martabat warga negara. Demokrasi juga merupakan bentuk paling menghormati kedaulatan rakyat dan memungkinkan hubungan yang baik antara pemimpin dan warganya. Di tengah upaya membangun hubungan yang erat antara pemerintah dan rakyat, idealnya proses pemilihan langsung seperti pemilihan gubernur, bupati, dan walikota seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2020.
Namun, kenyataannya masih jauh dari harapan. Banyak kepala daerah terpilih yang terlibat dalam kasus korupsi, melanggar janji-janji kampanye, dan lebih mementingkan kepentingan pribadi serta kelompoknya daripada kesejahteraan masyarakat. Data dari KPK dan ICW menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan mengenai proses Pilkada dan mengapa demokrasi langsung tidak dapat menghasilkan pemimpin yang bersih dari korupsi dan merakyat.
Beberapa faktor seperti rekomendasi transaksional, biaya politik yang tinggi, dan tawar-menawar antara kepala daerah dengan DPRD menjadi salah satu penyebab utama distorsi dalam Pilkada. Selain itu, penghasilan resmi yang relatif kecil bagi seorang kepala daerah turut memicu penyelewengan dana negara untuk kepentingan pribadi. Budaya politik masyarakat yang masih rendah juga menjadi faktor penting yang memperburuk kondisi tersebut.
Untuk mengatasi distorsi dalam Pilkada dan korupsi yang melibatkan kepala daerah, perlu adanya komitmen dari elite politik, calon kepala daerah, dan penyelenggara Pilkada untuk mengurangi biaya politik yang tinggi dan meningkatkan kualitas pembangunan demokrasi di Indonesia. Hal ini menjadi penting agar sistem demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, peran serta masyarakat dalam memilih pemimpin yang bersih dan berintegritas juga sangat diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel.
