Dalam era digital yang terus berkembang, komunikasi politik mengalami transformasi yang signifikan. Saat ini, influencer dan buzzer memiliki peran penting dalam memengaruhi opini publik dan dinamika politik melalui media sosial. Influencer, sebagai sumber inspirasi dan pengaruh, mampu mencapai audiens yang luas dengan konten berkualitas dan kredibilitas yang terbangun. Mereka dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperkuat citra, isu, dan ideologi tertentu. Di sisi lain, buzzer berperan sebagai penyebar informasi yang bertujuan mengubah persepsi publik. Dengan strategi terorganisir, buzzer menggunakan kekuatan jumlah dan koordinasi untuk mendukung atau menentang isu politik tertentu.
Dalam praktiknya, influencer dan buzzer bekerja bersinergi untuk mencapai tujuan politik tertentu. Mereka dapat memperkuat citra, memobilisasi dukungan politik, dan mempengaruhi persepsi publik secara masif. Namun, praktik yang manipulatif dan tidak transparan dari kedua entitas ini dapat memberikan dampak negatif bagi proses politik dan iklim demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas terkait transparansi dalam aktivitas komunikasi politik di media sosial. Regulator dapat memastikan pelaku politik mengungkap keterlibatan influencer dan buzzer dalam strategi komunikasi mereka secara terbuka.
Peran influencer dan buzzer dalam komunikasi politik membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari berbagai pihak. Upaya menjaga integritas proses politik di era digital memerlukan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Hanya dengan kerja sama yang sinergis, komunikasi politik di Indonesia dapat tetap berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan transparan.
