Ditulis oleh: Henry Subiakto
Melihat Sidang Mahkamah Konstitusi dalam dua minggu terakhir, terlihat ada tanda-tanda bahwa para hakim MK lebih terbuka terhadap semua kemungkinan keputusan, baik menolak maupun menerima gugatan. Meskipun mungkin sulit untuk menerima gugatan tersebut. Rasanya sangat berat untuk mengembalikan keadaan dan kejiwaan ke titik sebelum pemilu.
Kita semua tahu bahwa pemerintah dan pasangan calon 02 terus bergerak maju seolah-olah tidak ada kemungkinan diskualifikasi seperti yang diajukan oleh para pemohon. Prabowo bahkan sudah pergi ke Cina dan diterima seolah-olah merupakan Presiden.
Mahkamah Konstitusi berada dalam posisi yang sulit dan berat. Di satu sisi, mereka pasti ingin mengembalikan martabat MK yang telah hancur akibat putusan no. 90 tahun 2023. Namun, di sisi lain, jika MK berani memutuskan untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran, kemungkinan terjadinya kekacauan dan krisis sangat besar. Terlebih jika kekacauan tersebut akan membuat Presiden Jokowi mengambil alih kendali, dengan dukungan Panglima TNI, Kapolri, KASAD, KASAU, dan KASAL yang semuanya merupakan orang-orang dekat Presiden.
Maka, kemungkinan terbesar yang akan dilakukan dan diarahkan agar risiko kecil dengan kekacauan sesaat adalah MK menolak gugatan. Jika kemudian terjadi demonstrasi, TNI-Polri pasti sudah siap mengantisipasi dan menghadapi para demonstran.
Saat ini MK memanggil 4 Menteri untuk memberikan keterangan dengan hakim MK yang boleh bertanya, tanpa ada pertanyaan dari para pemohon seperti saat dihadirkan sebagai saksi. Dengan hanya memberikan keterangan, pembahasan menjadi datar dan kurang tajam. Oleh karena itu, Presiden membiarkan para menteri memberikan keterangan di MK, karena para menteri tentu bisa menjawab pertanyaan hakim dengan jawaban teknis dan normatif.
Namun, kehadiran para menteri di MK sudah cukup menunjukkan bahwa upaya hukum telah dilakukan secara serius. Konsep “seeing is believing” adalah konsep di mana apa yang terlihat oleh masyarakat akan dipercaya sebagai upaya yang benar, meskipun sebenarnya hasil dari tanya jawab dengan para menteri tersebut tidak terlalu berpengaruh terkait isu perusakan demokrasi.
Konsep “seeing is believing” sering digunakan dalam konteks hubungan publik politik. Termasuk strategi komunikasi agar masyarakat bisa melihat keseriusan Jokowi dalam membangun negara, begitu juga dengan kerja MK saat ini, harus terlihat serius agar kekecewaan masyarakat tidak menjadi besar. Panggung yang menarik di MK bisa menjadi sarana untuk meredakan kekecewaan.
Di masa lalu di Sidoarjo, Jawa Timur, saat lumpur Lapindo meluap dan membuat warga merasa terancam, upaya dimasukkan bola-bola beton ke dalam lumpur panas dilakukan sebagai upaya komunikasi agar masyarakat melihat ada usaha serius yang dilakukan. Meskipun secara teknis upaya tersebut tidak bermanfaat, masyarakat merasa tenang karena melihat ada usaha yang dilakukan. Itulah konsep “seeing is believing”.
Dalam konteks sengketa hasil pemilu, jika MK memutuskan, mereka akan mengakui bahwa MK telah bekerja dengan maksimal, seperti yang terlihat dengan kehadiran 4 menteri sebagai saksi. Jika ada yang masih memprotes dengan gerakan perlawanan demokrasi, mereka akan dianggap sebagai kelompok yang tidak legowo dan dianggap mengganggu persatuan dan agenda nasional.
Setelah panggung MK selesai, kemungkinan ruang hukum untuk menyelamatkan demokrasi di negara ini juga selesai. Kenyataan yang harus diterima adalah sebagian besar elite politik negara ini sudah bobrok. Jokowi berhasil mengelola kebobrokan tersebut menjadi kekuatan politiknya. Hukum menjadi alat politik yang efektif bagi Jokowi.
Kekuatan rakyat dan kekuatan demokrasi semakin “tidak berdaya”, sementara orang-orang beralih untuk memikirkan nasib pribadi daripada mengurus kerusakan demokrasi. Semuanya hanya akan menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi di negara ini.
