Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan pencegahan kepada Dirjen Imigrasi terhadap Gus Muhdlor agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. “Benar, pihak yang dicegah adalah Bupati Sidoarjo Jatim,” kata Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/4).
Menurutnya, pencegahan dilakukan agar Gus Muhdlor tetap berada di wilayah Indonesia dan kooperatif hadir ketika dipanggil tim penyidik untuk diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka. Sebelumnya, Ali mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan Gus Muhdlor sebagai tersangka baru setelah ditemukan bukti keterlibatan.
“Temuan itu diperoleh dari gelar perkara, kemudian disepakati bahwa ada pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum, karena diduga menikmati aliran sejumlah uang,” kata Ali. Namun, KPK belum menyampaikan spesifik peran dan sangkaan pasalnya, sampai kecukupan alat bukti dipenuhi oleh tim penyidik.
“Gus Muhdlor sendiri sebelumnya telah diperiksa tim penyidik sebagai saksi pada Jumat (16/2) setelah mangkir dari panggilan tim penyidik. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Pertama adalah Siska Wati (SW) selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Pemkab Sidoarjo yang terjaring tangkap tangan KPK pada Kamis (25/1). Selanjutnya, KPK menetapkan tersangka kedua, yakni Ari Suryono (AS) selaku Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo yang ditahan pada Jumat (23/2).
Dalam perkaranya, Ari memerintahkan Siska untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD, sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang diperuntukkan untuk kebutuhan Ari dan lebih dominan bagi kebutuhan Bupati. Besaran potongan tersebut berkisar antara 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.
Ari juga aktif melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai distribusi pemberian potongan dana insentif kepada Bupati Gus Muhdlor melalui beberapa orang kepercayaan Bupati. Khusus pada 2023, Siska berhasil mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp2,7 miliar.
