Wapres Membuat Penurunan Risiko Bencana Sebagai Indikator Kinerja Kepala Daerah

Mitigasi dampak bencana di daerah tentu akan turut memastikan kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup
Kota Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan bahwa penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kinerja kepala daerah.”Sebab, mitigasi dampak bencana di daerah tentu akan turut memastikan kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup, yang akan bermuara pada peningkatan perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wapres memberi sambutan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu.Ia menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kondisi geografis dan geologi yang rawan bencana. Selama 2023, tercatat 5.400 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi.”Selain itu, banyaknya kabupaten/kota se-Indonesia yang masih memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi, juga menuntut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif,” katanya.Ia menegaskan seluruh langkah dan rencana tanggap darurat harus mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.”Di sini lah segenap pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya guna melindungi masyarakat dari risiko bencana,” kata Wapres.Lebjh lanjut, Wapres juga menekankan bahwa dalam penanggulangan bencana, berbagai tindakan preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergis, serentak, cepat, aman, dan akurat.”Kolaborasi bersama lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanggulangan bencana juga perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan pada 2023, dengan menindaklanjuti arahan Wapres terkait pentingnya aspek pencegahan, BNPB bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional, TNI-Polri dan unsur masyarakat lainnya berhasil menekan luas lahan terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan pada periode El Nino moderate tahun 2023 seluas 1,16 juta hektare.”Hal ini berarti luas lahan terbakar tahun 2023 berkurang 27 persen dari periode El Nino sebelumnya di tahun 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare. Pendampingan dan upaya pencegahan sejak awal, serta optimalisasi teknologi modifikasi cuaca mampu menekan eskalasi kebakaran hutan dan lahan sehingga tahun 2023 tidak ada asap yang menyeberang melintas batas negara,” ungkap Suharyanto.