“Instruksinya DPD Golkar kota-kabupaten dan provinsi dilarang melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah,” kata Ketua DPD Golkar Kota Madiun, Bagus Rizki Dinarwan, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (1/5).
Menurut Bagus, Golkar Kota Madiun sudah menyelesaikan tahapan penjaringan bakal calon walikota dan sudah menyerahkan beberapa nama. Baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh politik, termasuk nama Walikota yang saat itu masih menjabat pada September 2023 lalu, Maidi.
Dari nama itu kemudian dilanjutkan dengan survei awal. Hasil survei awal muncul beberapa nama. Kemudian DPD Golkar diminta untuk melakukan komunikasi dengan beberapa nama yang mengerucut dan muncul dari hasil survei awal.
“Tahapannya sudah selesai, DPD Golkar ini diminta untuk memasukkan nama-nama tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik termasuk Pak Maidi,” terangnya.
Mekanisme survei awal dari Golkar dengan menyerap aspirasi dari masyarakat. Hal ini menjadi dasar mengapa DPP Golkar melarang untuk melakukan penjaringan. Golkar juga tidak menerapkan mahar politik.
“Kita tidak bisa memungkiri bahwa nama incumbent (Maidi) ini punya angka yang lumayan berdasarkan survei,” pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
