Pernyataan itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menanggapi kerugian Kimia Farma sebesar Rp1,48 triliun sepanjang 2023, membengkak 678 persen dari kerugian 2022 sebesar Rp190,47 miliar.
“Harus ada evaluasi total dari pemerintah dan DPR. Jika tidak, akan berdampak kepada citra Kementerian BUMN dan tentunya Pemerintahan Jokowi,” kata Saiful, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/6).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta itu juga mengatakan, isu terkait Kimia Farma sangat rentan jadi topik pembicaraan publik. Maka, jika tidak diselesaikan akan jadi bom waktu bagi Kementerian BUMN.
“Mestinya diambil langkah cepat oleh DPR dan pemerintah, karena akan menambah beban negara dan terkesan abai terhadap persoalan Kimia Farma,” katanya.
Bahkan, tambah dia, jika tidak ada evaluasi, persoalan di Kimia Farma akan jadi beban Pemerintahan Jokowi, dan akan menjadi catatan buruk kinerja Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
“Publik yakin Erick dapat menyelesaikan, karena bisa jadi momok bagi dia. Selain itu DPR terkesan tidak serius menangani polemik ini,” pungkas Saiful.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
