Jakarta, Media Kalbar
Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2010, 2010-2015 Prof. Dr. M. Din Syamsuddin mengingatkan agar Aisyiah tidak lelah menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran (amar ma’ruf nahi munkar).
Demikian ditegaskannya dalam Ceramah Halal Bihalal Pimpinan Wilayah Aisyiah (PWA) DKI Jakarta di Aula Ir. Juanda Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jln Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Menurut keterangan pers yang diterima kantor pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), acara dihadiri ribuan jamaah yang memenuhi aula dari Pimpinan Aisyiah se DKI Jakarta. Turut hadir antara lain Ketua Umum PP Aisyiah Dr. Apt. Salma Orbayinah, MKes. Ust. H. Aisyah, Dr. Diyah Pusparini dari PP Aisyiah, dan Dra. Hj. Elo ElBugis, MAg, Ketua PWA DKI Jakarta.
Din Syamsuddin mengaitkan amar ma’ruf nahi munkar sebagai salah satu dari dua misi utama Muhammadiyah, selain ad-da’wah ilal khair (pembangunan kebudayaan). Jika yang kedua tidak dilakukan maka yang pertama akan mudah pupus dan runtuh.
Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar juga dikaitkan Din Syamsuddin dengan Khairu Ummah (Umat Unggulan) yang salah satu fungsi atau prasyarat utamanya adalah Amar Ma’ruf Nahi Munkar. Menjadi Khairu Ummah ini, jelas Din Syamsuddin, merupakan tujuan ibadah-ibadah Ramadhan, yaitu pembentukan Sumber Daya Insani dengan kapasitas fitrah kemanusiaan.
Menurut Din, fitrah kemanusiaan berdimensi ganda yaitu kesucian dan kekuatan. Maka insan fitri adalah insan suci dan juga insan kuat. Hal ini akan membawa umat Islam sebagai umat terbaik, umat berkemajuan, dan berkeunggulan.
Oleh karena itu, tandas Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Muhammadiyah/Aisyiah tidak boleh lelah beramar ma’ruf nahi munkar terutama terhadap kemungkaran struktural yang melilit Bangsa Indonesia dari sistem kebangsaan dan kenegaraan yang rusak.
Kemungkaran struktural ini berdampak rusak secara sistemik, yang sangat berbahaya bagi eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Secara khusus, kemungkaran struktural yang merajalela dan diperkuat oleh perilaku kepemimpinan yang merusak pula.
Perbaikan dan perubahan, menurut Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini, seharusnya berasal dari dalam (change from within), yaitu oleh Kepala Negara atau Para Wakil Rakyat. Sebaliknya, partai-partai politik tampaknya terlena dan menikmati sistem yang rusak itu.
Maka harapan kepada Presiden, siapapun dia, untuk melakukan perbaikan dan perubahan dari dalam. Jika tidak, rakyat yang mencintai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus bangkit dalam gerakan moral, memberikan tekanan politik kepada partai-partai politik untuk tidak terlena dengan sistem rusak, yang seolah-olah baik-baik saja, padahal merusak kehidupan bangsa dan negara. (*/Amad)
