Dalam analisis Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, partai politik koalisi Prabowo-Gibran memiliki modal elektoral yang memadai untuk mencalonkan kepala daerah. Mereka mampu memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah yang ditetapkan sebesar 20 persen kursi DPRD atau 25 persen perolehan suara nasional. “Mereka bisa memenangkan banyak kepala daerah jika ada instruksi dari Prabowo-Gibran dan ketua partai koalisi,” kata Subiran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/5).
“Hampir setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, partai politik koalisi Prabowo-Gibran memiliki kursi di DPRD. Jika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan besar mayoritas pilkada akan dimenangkan oleh partai pengusung Prabowo-Gibran,” lanjutnya.
Partai politik koalisi Prabowo-Gibran seperti Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, Gelora, PBB, dianggap oleh Subiran mampu memenuhi ambang batas pencalonan kepala daerah. “Hal yang rumit adalah jika PDIP dan PKS menjadi oposisi dan harus menghadapi koalisi presiden yang ternyata juga bersatu dalam pilkada,” jelasnya.
Oleh karena itu, Subiran, yang merupakan lulusan S2 Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), percaya bahwa jika PDIP berkoalisi dengan PKS, kemungkinan mereka akan kalah dalam modal elektoral dari koalisi Prabowo-Gibran. “Karena tidak semua provinsi dan kabupaten/kota di mana PDIP dan PKS memiliki kursi yang cukup untuk mengajukan kandidat dalam pilkada, yaitu 25 persen kursi DPRD dan 20 persen suara elektoral secara keseluruhan di setiap provinsi dan kabupaten/kota,” tambahnya.
“Sementara itu, Prabowo-Gibran pasti memiliki kekuatan politik di semua partai politik koalisi pengusungnya, sehingga masih bisa melakukan penyaringan dan pelacakan terhadap para kandidat Calon Kepala Daerah,” tutup Subiran.
Temukan berita terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News. Untuk mengikuti, klik tanda bintang.
